PEMPROV LAMPUNG DAN BPIW BANGUN KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL DAN DAERAH

PEMPROV LAMPUNG DAN BPIW BANGUN KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL DAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Lampung berharap dukungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dalam memadukan dan mensinkronisasi program prioritas nasional dan daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappeda Provinsi Lampung, Ahmad Lianurzen saat memimpin Rapat Koordinasi antara Pemprov Lampung dan BPIW Kementerian PUPR di Ruang Rapat Bappeda Lantai 3, Selasa (28/8/2018). Rapat koordinasi ini membahas Monitoring dan Evaluasi Program Infrastruktur TA 2018, Sinkronisasi Usulan Program Tahun 2020, dan pembahasan awal kebutuhan program pembangunan infrastruktur PUPR Taun 2021-2023.

Provinsi Lampung sendiri telah membagi unsur perkembangan pembangunan menjadi 3 kluster, yaitu Timur, Tengah, dan Barat.  Bagian Timur memprioritaskan perkembangan di bidang industri, bagian Tengah terkait dengan ketahan pangan, sedangkan bagian Barat difokuskan pada perkembangan wisata.

“Kita berharapnya semua kluster itu mengalami perkembangan, tidak hanya industri saja atau ketahanan pangan saja. Untuk itu, sinkronisasi program strategis nasional dan daerah menjadi sangat penting,” ungkap Lianurzen.

Lianurzen juga mengungkapkan bahwa pembangunan Pelabuhan Rakyat Sebalang diperkirakan dapat beroperasi tahun 2019 mendatang. Diketahui, Provinsi Lampung memiliki 2 Pelabuhan besar yang beroperasi yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Panjang. “Pelabuhan Bakauheni akan kita prioritaskan untuk angkutan penumpang, sedangkan Pelabuhan Panjang sebagai angkutan barang meskipun saat ini baru 60% karena masih ada angkutan barang yang menyeberang lewat Bakauheni,” kata Lianurzen.

Lianurzen berharap dengan adanya keterpaduan ini, perkembangun pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung akan merata disemua aspek baik industri, ketahan pangan, maupun pariwisata.

Isu-isu strategis di provinsi Lampung lainnya yang dibahas dalam kesempatan ini dipaparkan dalam 12 poin, diantaranya:

1.   Dukungan terhadap Kampus ITERA (Kawasan Pendidikan LARAIN)

2.   Dukungan KI Tanggamus, KTM Rawapitu, dan KTM Mesuji

3.  Dukungan Konektivitas Multimoda menuju: Bandara Radin Inten II, Stasiun KA Tanjung Karang, (termasuk pelintasan sebidang), Pelabuhan Umum Panjang, dan ASDP Bakauheni

4.   Dukungan konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera: Bakauheni – Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang

5.   Pembangunan jalan lintas pesisir selatan (RE Martadinata – Hanura – Padang Cermin – Sg. Kuripan – Sp. Kota Agung)

6.  Pembangunan jalan Sp. Penawar – Rawajitu (Akses Kawasan Berikat Tambak Udang)

7.   Dukungan pengembangan metropolitan Bandar Lampung

8.   Dukungan pengembangan Exit Tol

9.   Dukungan pulau kecil terluar yaitu Pulau Batu Kecil

10. Dukungan lumbung pangan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Way kanan dan Pesawaran

11. Bendungan Marga III (penyelesaian dan tindak lanjut jaringan irgasi, suplesi Way Besar dan Way Sekampung)

12. Proyek Strategis Nasional yaitu SPAM Lampung