RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

Penurunan Angka Kemiskinan Lampung sebesar 0,35 poin dari September 2014 (14,21%) sampai dengan September 2016 (13,86%), tidak lantas membuat jajaran Pemerintah Provinsi Lampung berpuas diri. Hal ini karena masih ada target besar yang harus dicapai sebagaimana yang tertuang di RPJMD yakni menurunkan angka kemiskinan hingga di angka 12,3% Tahun 2018.

Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono di Ruang Rapat Bappeda, Senin (19/6) mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Lampung saat ini berada diangka 13,86%. Meskipun angka tersebut telah berhasil turun 0,35 poin, lebih tinggi dari penurunan presentasi kemiskinan secara nasional yakni 0,26 poin, namun pihaknya mengaku masih harus bekerja keras dan menyusun strategi perencanaan. Hal ini menurutnya sebagaimana komitmen Gubernur Lampung untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai angka 12,3%.

Untuk itu, Sutono mengaku dalam mempercepat hal tersebut jajarannya akan segera membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung. Tim ini bertugas menjalankan strategi penanggulangan kemiskinan berkoordinasi dengan program-program yang berada di satker terkait di Provinsi Lampung serta di Kabupaten/Kota.

"Kita telah membuat strategi daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuannya yakni memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. Strategi ini harus dikawal oleh tim percepatan dengan berkoordinasi dengan satker di Pempov dan kabupaten kota hingga hasilnya maksimal", ujar Sutono.

Sutono juga mengatakan hingga saat ini jajaran Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya Program Gerbang Desa dalam upaya mengentaskan Desa Tertinggal, pemberdayaan UMKM serta Rastra dan program untuk petani dan nelayan.

"Program ini akan lebih kita kembangkan dengan cara bersinergi dengan program-program satker di provinsi dan kabupaten dengan program gerbang desa. Desa tersebut akan mendapatkan program "keroyokan " untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Fokus kita pada desa yang memiliki potensi unggulan", ujarnya.

Sementara Kepala Bappeda mengatakan, pihaknya akan fokus berkoordinasi dengan kabupaten/kota tersebut dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kelembagaan ekonomi masyarakatnya, khususnya di 5 Kabupaten.

"Selain mensinergikan program, Pemprov akan memanggil tim perencanaan kabupaten kota untuk memprovokasi mereka dalam mempercepat program-program yang mampu menurunkan angka kemiskinan di kabupatennya masing-masing, Apalagi kita sudah punya data dari BPS by name by adress hingga bisa langsung tepat sasaran", kata Taufik.

Kepala Bappeda Taufik Hidayat juga menambahkan , pemerintah Kabupaten/kota perlu memasukkan RKPD program penanggulangan kemiskinan. "Adapun strategi penanggulangan kemiskinan yakni mengeluarkan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM. Selain itu serta sinergitas kebijakan dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan," paparnya

Dalam paparan Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum mengatakan pihaknya mengaku sepakat dengan program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya meningkatkan pendapatan rumah tangga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan. "Sehingga program ini harus benar-benar fokus pada program penguatan ekonomi masyarakat yang merupakan solusi utama mengurangi kemiskinan", kata Yeni.

Terkait Implementasinya, Sekda mengatakan rapat ini akan kembali digelar beberapa hari kedepan untuk menentukan desa-desa yang akan melaksanakan program keroyokan tersebut " Harus segera dikebut, semoga target bersama mampu tercapai", tambahnya. 

 

 

Sumber : Humas Pemprov Lampung