BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG



Nama                     : NurulFauziah
Tanya                     :
Berkenaan dengan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagaimana tips penyusunan indikator kinerja sehingga memenuhi kriteria SMART?

Jawab                     :

Terkait Tips  penyusunan  indikator  kinerja  sehingga  memenuhi  kriteria  SMART.

 

Terlebih dahulu harus dipahami bahwa Indikator kinerja adalah suatu alat ukur sehingga sudah pasti Indikator harus dapat diukur. Memiliki sumber data yang jelas sehingga datanya ada dan dapat diukur/dievaluasi capaiannya. Perlu diperhatikan juga bahwa Indikator disusun/ditentukan terlebih dahulu sebelum menyusun Nama Program/Nama Kegiatan.

 

Penyusunan Indikator Kinerja mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD. Kriteria Indikator sudah jelas, bagaimana Indikator tersebut memenuhi kriteria SMART.

 

SMART dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Spesific   : sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
  • Measurable  : dapat dengan mudah diukur
  • Achievable  : target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yg  ada;
  • Realistic  : merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai.
  • Timely  : memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat diukur secara rutin/tahunan.

 


tes


Nama                     : amin
Tanya                     :
perencanaan yang sesuai dengan budget daerah dan realistis

Jawab                     :

Pendekatan Penyusunan Perencanaan  dilakukan melalui Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.

 

 


1.penambahan menu kegiatan pasca penetapan plaon DAK Penugasan tahun 2018 . 2. usulan kegiatan di BAPPEDA prop. Lampung untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana tahun 2018


Nama                     : yulius
Tanya                     :
Yth bappeda prov lampung, mohon bimbingan bagaimana tata cara penambahan menu kegiatan DAK penugasan bidang kehutanan yang tidak termasuk dalam renja/RKPD dishut T.a 2018. 2. demi meningkatan kapasitas dan kontinyuitas aparatur perencana pada SKPD kehutanan, kami mengusulkan kegiatan yang diakomodir oleh bappeda untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencana yang narasumbernya mayoritas dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Menpan RB untuk menjalankan fungsi penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan kegiatan termasuk SAKIP. trims

Jawab                     :

 

Terkait pertanyaan Sdr. Yulius, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

  1. Tentang bagaimana  tata  cara  penambahan  menu  kegiatan  DAK  penugasan  bidang  kehutanan  yang  tidak  termasuk  dalam  renja/RKPD  Dishut  TA.  2018, Kami sampaikan bahwa Saudara dapat membuat permohonan tertulis ke Kepala Bappeda, terkait penambahan Menu DAK. Lampirkan juga surat dari Pusat (Kemen LHK) yang menyatakan Dinas Kehutanan mendapatkan DAK Penugasan beserta jumlahnya.
  2. Usulan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana kami terima. Bappeda sudah mengusulkan kegiatan tersebut pada PPAS TA. 2018 melalui Kegiatan Workshop Perencanaan yang akan dikoordinir oleh Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung. Harapannya adalah peningkatan kapasitas aparatur perencana SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan dokumen perencanaan sekaligus mengintegrasikan substansi SAKIP dalam dokumen perencanaan.

Penyusunan KUA PPAS


Nama                     : Robi
Tanya                     :
Bagaimana proses penyusunan KUA PPAS dilaksanakan?

Jawab                     :

 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Guna menjamin kesinambungan antara proses perencanaan dengan penganggaran, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD. Lebih lanjut, ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD ; dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan pula bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS).

 

 

 

Secara singkat, proses penyusunan KUA-PPAS dimulai setelah dokumen RKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. Adapun beberapa tahapan inti yang dilaksanakan, antara lain :

 

    • Kepala Daerah melalui TAPD Provinsi Lampung menyusun Rancangan KUA-PPAS berdasarkan RKPD

    • Hasil penyusunan Rancangan KUA-PPAS, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur (Kepala Daerah)

    • Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan R-APBD.

    • Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

    • Hasil pembahasan terhadap Rancangan KUA serta PPAS yang telah disepakati, dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.